Beberapa kebijakan dan langkah politik Presiden Prabowo dalam +/- 120 hari kebelakang menunjukkan keinginan Presiden Prabowo untuk bisa mengontrol langsung segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan.
Keinginan untuk mempunyai kontrol lebih di luar seharusnya merupakan salah satu ciri dan gejala dari sentralisasi kekuasaan. Efek buruk dari sentralisasi kekuasaan adalah terjadinya kepemimpinan yang otoriter.
Beberapa contoh langkah, kebijakan, program dan atau keputusan yang menunjukkan kecenderungan Presiden Prabowo untuk memiliki kontrol berlebih diantaranya:
Danantara
Adanya Danantara yang akan mengelola aset dan dividen dari BUMN serta posisi badan ini yang dekat dengan presiden, membuat Presiden Prabowo bisa mengontrol Badan Usaha Milik Negara dengan leluasa.
Revisi kode etik DPR
Revisi pasal kode etik terbaru DPR membuat DPR memiliki “kekuatan super” untuk mengontrol secara halus pimpinan dari lembaga-lembaga negara.
Dengan 80% anggota DPR berasal dari koalisi KIM+, pemerintah khususnya Presiden Prabowo, melalui DPR jadi memiliki “senjata baru” untuk menekan dan mengontrol pimpinan-pimpinan lembaga negara.
Aktifnya militer di ranah sipil
Belakangan, Presiden Prabowo banyak mengikut sertakan militer di ranah sipil, dari membantu program MBG, terkait food estate sampai terkait haji.
Tindakan ini menunjukkan kecenderungan Presiden Prabowo lebih suka kontrol bersifat komando penuh, terpusat atau militeristik.
Selain itu, dalam beberapa pidato dan orasinya, Presiden Prabowo sering kita dengar cenderung kontra pendapat ahli, beberapa kritikan dibalas dengan “keras kepala”.
Paling terbaru, pada HUT Gerindra ke-17, Presiden Prabowo membalas kritikan terkait koalisi gemuknya dengan jawaban “…ndasmu! saya tidak peduli…”.
Jadi, dari adanya Danantara, revisi kode etik DPR, aktifnya militer di ranah sipil, cenderung kontra kritik dari ahli/akademisi, dan membalas kritik dengan “keras kepala”, karakter dan langkah Presiden Prabowo terlihat cenderung untuk membentuk sentralisasi kekuasaan.